Pelabuhan Bukan Tempat Pidato


Belajar dari Penundaan Pengumuman Kabinet di Terminal Tiga

Pernyataan Presiden Joko Widodo ada 8 orang calon menteri di kabinetnya yang mendapat tanda merah dari KPK sebenarnya sudah cukup menjawab pertanyaan penundaan pengumuman kabinet. Kita sepakat dengan presiden, sosok yang akan menjadi pembantunya dalam pemerintahan ini harus memiliki rekam jejak yang baik. Salah satu indikatornya tidak tersangkut dugaan korupsi sekecil apapun.

Rasanya memang tidak mudah mengganti begitu saja calon menteri yang mendapat tanda merah KPK tersebut. Apalagi yang menyangkut pos-pos penting terutama berkaitan dengan masalah ekonomi. Selain itu, calon-calon menteri penggantinya pun tentu harus diajukan juga ke KPK untuk meneliti rekam jejaknya. Bersih atau terindikasi korupsi.

Sampai di sini, penundaan pengumuman kabinet di Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, selesai. Clear. Alasannya cukup jelas. Yang kemudian menjadi pertanyaan, pernyataan-pernyataan presiden yang mengesankan miskoordinasi dengan tim di sekelilingnya. Betapa tidak, pada hari Rabu (22/10), sejak pagi hari Pelabuhan Tanjung Priok dinyatakan steril. Pasukan pengamanan presiden sudah stand by di kawasan pelabuhan.

Awak media yang akan meliput pengumuman kabinet sudah diberi kartu tanda pengenal khusus. Begitu juga wartawan istana yang kabarnya sudah berangkat sejak jam 4 sore menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Banyak cerita lain yang ditulis media mengenai persiapan pengumuman kabinet di Pelabuhan Tanjung Priok. Ketika hingga rabu malam, presiden tak kunjung datang ke pelabuhan, satu per satu tamu meninggalkan Terminal 3. Pengumuman kabinet pun urung dilakukan.

Anehnya, keesokan harinya muncul banyak pernyataan. Salah satu anggota tim Transisi menganggap EO penyelenggara di pelabuhan Tanjung Priok terlalu bersemangat. Dan yang mengejutkan pernyataan presiden seperti dikutip salah satu media online, “Jokowi: Yang Suruh ke Priok Siapa?”

Kita berharap ‘kasus’ seperti itu di pelabuhan tidak terjadi lagi. Jika kita semua komitmen dengan peran pelabuhan sebagai gerbang ekonomi nasional, berbagai kegiatan seremonial tersebut selayaknya tidak ada. Pelabuhan harus fokus dalam melayani para pengguna jasa yang muaranya pada kepentingan ekonomi masyarakat. Berbagai kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas kepelabuhanan sejatinya hanya berpotensi menggangu kelancaran arus barang dan ini kontraproduktif dengan semangat memangkas biaya logistik yang selama ini digembar-gemborkan.

Keberhasilan para pengelola pelabuhan bukan pada banyaknya acara seremonial di kawasan pelabuhan. Tapi kelancaran arus barang, menurunnya ongkos logistik serta meningkatnya kesejahteraan para pekerja pelabuhan. Pelabuhan tidak boleh menciptakan fatamorgana bagi masyarakat. Terlihat banyak perubahan tapi hasilnya tidak banyak dirasakan masyarakat.

Pelabuhan harus kembali ke khittah. Bekerja senyap demi kemajuan ekonomi bangsa, dan tidak hingar-bingar dengan publikasi media. Apalagi jika berita seremonial belaka! ***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s